BANGGAIPOST, LUWUK – Jamuan makan yang digelar Bupati Banggai untuk Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah, Putu Wisudhantara, Sabtu (6/9), menjadi sorotan publik.
Satu sisi, langkah Bupati bisa dipandang sebagai bentuk keramahan menyambut tamu daerah. Namun, karena pihak yang dijamu adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki mandat independen, peristiwa ini sontak memicu tafsir etis di mata masyarakat.
Analis kebijakan publik yang juga pejabat di Kemenpan RB, Nadjamudin Mointang, menilai wajar bila publik menyoroti hal tersebut. “Sekarang ini menjadi pejabat publik itu seperti ikan dalam akuarium. Transparan dan gampang sekali disoroti jika dinilai keliru,” ujarnya.
Nadja mengingatkan, di era keterbukaan informasi, setiap gestur pejabat publik bisa bermakna simbolik. Niat baik berupa jamuan makan pun dapat dipersepsikan berbeda jika menyentuh ranah yang sensitif.
Ia menekankan perlunya kehati-hatian ekstra dalam menjaga jarak profesional antara pejabat daerah dan lembaga pengawas. “Hubungan harmonis tentu penting, tetapi harus tetap dijaga dengan etika agar tidak menimbulkan kesan adanya kepentingan tersembunyi,” tegasnya.(Alin)
