ICW Soroti Dugaan Mark-up Pikap Kopdes Merah Putih, Kemenkeu: Bayar Hanya yang Lolos Audit

BANGGAIPOST.COM, JAKARTA – Dugaan penggelembungan harga (mark-up) dalam pengadaan mobil pikap untuk Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menjadi sorotan. Indonesian Corruption Watch (ICW) memperkirakan potensi perburuan rente mencapai Rp4,86 triliun hingga Rp5,54 triliun jika dugaan tersebut benar terjadi.

Temuan itu menjadi perhatian setelah ICW menilai terdapat selisih harga sekitar Rp61 juta hingga Rp69 juta per unit pada pengadaan mobil pikap yang diproyeksikan mencapai 80.000 unit.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan sembarangan mencairkan anggaran. Menurutnya, pembayaran hanya dilakukan terhadap pengadaan yang telah melewati proses audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Itu kan nanti diaudit. Saya bayar yang diaudit saja. Begitu diaudit, lolos, baru dia nagih ke saya, saya bayar. Jadi saya secure, aman,” kata Purbaya kepada wartawan, Rabu (15/7/2026).

Purbaya mengaku belum mempelajari secara rinci laporan ICW. Karena itu, Kementerian Keuangan memilih menunggu hasil audit resmi sebelum mencairkan pembayaran cicilan pengadaan kendaraan.

Menurutnya, mekanisme tersebut menjadi bentuk pengamanan terhadap penggunaan uang negara agar hanya pengadaan yang memenuhi ketentuan yang memperoleh pembayaran dari pemerintah.

ICW Minta Pengadaan Dibuka

Dalam laporannya, ICW menilai proses pengadaan kendaraan untuk program KDMP belum memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Lembaga antikorupsi tersebut merekomendasikan agar pemerintah menghentikan sementara proses pengadaan, membuka seluruh dokumen kepada publik, serta memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri dugaan penyimpangan.

ICW juga membuka kemungkinan membawa temuan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan.

Pengadaan kendaraan dilakukan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai bagian dari pelaksanaan program KDMP. Sejumlah kendaraan yang disebut masuk dalam skema pengadaan berasal dari India, di antaranya Mahindra Scorpio Pickup 4×4 dan Tata Yodha. Selain itu terdapat kendaraan niaga lain seperti Mitsubishi Canter, Hino Dutro, Isuzu Elf, hingga Foton.

Agrinas sebelumnya menjelaskan pilihan impor dilakukan karena produsen dari India dinilai mampu menawarkan harga dalam jumlah besar yang lebih kompetitif dibandingkan produsen lain.

Pembiayaan kendaraan tersebut dirancang menggunakan skema cicilan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sementara pemerintah akan membayar kewajiban sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi desa melalui koperasi.

Koperasi nantinya diproyeksikan menjadi pusat distribusi berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk barang subsidi, sekaligus membuka lapangan kerja di tingkat desa dan kelurahan.

Meski demikian, besarnya nilai proyek membuat program ini terus menjadi perhatian publik. Selain pengadaan kendaraan, sejumlah pihak juga menyoroti potensi penyimpangan pada pembangunan gedung koperasi, pengadaan alat pertanian, hingga kegiatan pelatihan.

Pemerintah menegaskan seluruh pembiayaan akan mengikuti mekanisme pengawasan dan audit agar penggunaan dana negara tetap akuntabel serta meminimalkan risiko penyimpangan.(RBP)