Pemerintah daerah, lanjut dia, perlu bergerak dari pola pemerintahan yang berorientasi pada kepatuhan administrasi menuju pemerintahan yang berorientasi pada dampak pembangunan.
Orientasi birokrasi, menurutnya, tidak cukup hanya mengejar opini BPK, serapan anggaran tinggi atau penghargaan administratif, tetapi harus memastikan angka stunting turun, akses air bersih meningkat, pengangguran berkurang, banjir tertangani, layanan kesehatan membaik dan lingkungan kota lebih bersih.
“Publik hari ini semakin kritis. Masyarakat tidak lagi hanya menilai pemerintah dari banyaknya penghargaan, tetapi dari pengalaman sehari-hari mereka sebagai warga,” katanya.
Ia menambahkan, bagi masyarakat kecil, air bersih yang mengalir, jalan yang tidak banjir, pelayanan rumah sakit yang cepat dan tersedianya lapangan kerja sering kali jauh lebih bermakna dibanding deretan opini WTP.
Karena itu, ia menilai tantangan besar Pemerintah Kabupaten Banggai ke depan bukan sekadar mempertahankan WTP ke-15, tetapi membuktikan bahwa tata kelola keuangan yang baik benar-benar mampu diterjemahkan menjadi kesejahteraan publik yang nyata.
“Kalau tidak, WTP berisiko hanya menjadi prestasi administratif yang megah di atas kertas, tetapi belum sepenuhnya hadir dalam kehidupan masyarakat sehari-hari,” pungkasnya.(rdk)
