Suara Rakyat

Warganet Soroti Pasal 51 Tatib DPRD Banggai: “Jangan Sahkan APBD yang Tidak Dibaca”

Di tengah polemik tersebut, Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Adiman, S.H., M.Si., menegaskan bahwa Tatib DPRD Banggai tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.

“Pada prinsipnya Tatib itu sudah baku, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dan telah melalui tahap konsultasi dan fasilitasi ke Gubernur dalam hal ini melalui Biro Hukum Provinsi Sulteng,” jelas Adiman.

Adiman juga menyatakan pihaknya terbuka apabila DPRD Banggai ingin mengusulkan perubahan terhadap Tatib tersebut.

“Kalau ada keinginan mereka untuk mengubah Tatib ya silakan diusulkan kepada kami. Kami tunggu apa yang perlu dievaluasi dari Tatib itu,” pungkasnya.

Di tengah desakan perubahan Tatib, pertanyaan yang kini mengemuka bukan semata apakah Pasal 51 perlu dipertahankan atau dicabut, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah dalam APBD benar-benar dibahas, dipahami, dan diawasi sebelum disahkan. (RBP)

Bagikan: