“Harusnya sebelum ada Tatib baru, Tatib lama harus digunakan dulu sampai terbit dan ditetapkannya Tatib baru,” tulis Hasrin.
Ia kemudian menjelaskan bahwa ketentuan dalam Tatib lama, khususnya Pasal 51 ayat (5) huruf a dan b, sebenarnya dapat diterapkan dengan mudah jika dipahami secara mendalam.
“Jika kita dalami dan laksanakan justru sangat mudah sekali karena ada peran dari komisi sehingga putusan dalam penetapan dan penerapan APBN sangat dipahami oleh pimpinan dan anggota komisi sesuai Tupoksi masing,” tulisnya.
Hasrin menegaskan bahwa pandangannya tersebut merupakan pemahaman pribadi terhadap ketentuan yang tercantum dalam Tatib lama.
Sebelumnya, polemik Pasal 51 mencuat setelah sejumlah anggota DPRD Banggai dikabarkan mendesak agar ketentuan tersebut dicabut. Desakan itu salah satunya disampaikan anggota Badan Anggaran, Irwanto Kulap, yang meminta Ketua DPRD Saripudin Tjatjo menghapus pasal yang mengatur pembahasan di tingkat komisi bersama mitra kerja, yang didahului penyerahan RKA OPD.
Pasal tersebut menjadi perdebatan ketika muncul desakan agar pembahasan RAPBD dilakukan di tingkat komisi sebelum dibawa ke Badan Anggaran. Usulan itu tidak diterima dalam forum rapat dan berujung aksi walkout.
