Jika waktu pembahasan dianggap sempit, ia menyarankan rapat gabungan komisi dipercepat dengan memprioritaskan program-program besar dan anggaran yang dinilai rawan.
“Jangan malah Pasal 51 yang mau dicabut. Karena kalau Pasal 51 dicabut, sama saja kita buang remnya,” tulisnya.
Ia mengingatkan bahwa APBD merupakan uang rakyat yang harus dibahas secara tuntas sebelum disahkan. Menurutnya, persetujuan anggaran seharusnya tidak dilakukan jika substansi dan rincian program belum dipahami secara menyeluruh.
Tanggapan lain disampaikan Hasrin Karim. Mantan birokrat ini menyoroti aspek penerapan Tatib, khususnya terkait penggunaan aturan lama sebelum Tatib baru ditetapkan.
Menurut Hasrin, seharusnya Tatib lama tetap digunakan sampai Tatib baru diterbitkan dan ditetapkan. Ia menilai penerapan ketentuan dalam Tatib lama, terutama Pasal 51 ayat (5) huruf a dan b, tidak seharusnya menjadi persoalan rumit apabila dipahami dan dijalankan sesuai mekanisme yang telah diatur.
Hasrin berpandangan, ketentuan tersebut mengatur proses pembicaraan tingkat I dan tingkat II, sekaligus memberikan ruang bagi komisi untuk menjalankan perannya dalam pembahasan anggaran.
Dengan mekanisme itu, menurutnya, pimpinan dan anggota komisi dapat memahami keputusan terkait penetapan serta penerapan anggaran sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
