Suara Rakyat

Warganet Soroti Pasal 51 Tatib DPRD Banggai: “Jangan Sahkan APBD yang Tidak Dibaca”


LUWUK, BANGGAIPOST.COM


Polemik Pasal 51 Tata Tertib (Tatib) DPRD Banggai dalam pembahasan RAPBD 2027 mulai memantik tanggapan publik. Perdebatan yang sebelumnya berkutat pada mekanisme rapat dan aksi walkout kini bergeser pada substansi yang lebih mendasar: sejauh mana anggota DPRD melakukan pendalaman terhadap dokumen anggaran sebelum menyetujuinya?

Warganet Aswan Edi Bakari secara tegas mengingatkan DPRD agar tidak menyetujui APBD yang belum dibaca dan dibedah secara menyeluruh.

“JANGAN SAHKAN APBD YANG TIDAK DI BACA,” tulisnya.

Menurut Aswan, polemik ini seharusnya tidak dipersempit menjadi persoalan siapa yang melakukan walkout atau berasal dari fraksi mana. Ia menilai persoalan utama justru terletak pada perbedaan antara KUA-PPAS dan RKA.

KUA-PPAS, menurutnya, masih merupakan kerangka besar anggaran, sedangkan RKA memuat rincian penggunaan uang, program apa yang akan dijalankan, berapa biayanya, hingga untuk siapa anggaran itu diperuntukkan.

Karena itu, ia mempertanyakan bagaimana DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan apabila dokumen RKA tidak dibedah terlebih dahulu di tingkat komisi, melainkan langsung dibahas di Badan Anggaran.

Aswan juga mengingatkan agar alasan keterbatasan waktu tidak dijadikan pembenaran untuk mengabaikan Tatib yang telah disepakati sendiri oleh lembaga DPRD.

Bagikan: