Pemerintah daerah tidak boleh terus berlindung di balik rendahnya kesadaran masyarakat. Kesadaran warga memang persoalan penting, tetapi memastikan tersedianya sistem pengelolaan sampah yang bekerja merupakan tanggung jawab pemerintah. Jika tempat sampah tidak memadai, pengangkutan tidak teratur, pengawasan lemah, dan pelanggaran dibiarkan, pemerintah harus menjelaskan apa yang salah dan siapa yang bertanggung jawab memperbaikinya.
Jika Teluk Lalong kita ibaratkan sebagai wajah daerah ini, jujur saja, wajah itu sedang dipermalukan oleh sampahnya sendiri.
Ironisnya, pemandangan tersebut berada di kawasan yang berhadapan dengan gedung parlemen. Tempat para wakil rakyat membicarakan kepentingan masyarakat, merumuskan kebijakan, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Sampah yang berserakan di depan kawasan itu semestinya menjadi alarm bagi pemerintah daerah dan DPRD. Persoalan ini terlalu nyata untuk diabaikan dan terlalu dekat untuk dikatakan tidak terlihat.
Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar aksi bersih-bersih sesaat setelah muncul sorotan publik. Pemerintah daerah harus menyampaikan langkah konkret: siapa instansi yang bertanggung jawab, bagaimana pola pengangkutan sampah, seberapa rutin pengawasan dilakukan, bagaimana pelanggar ditindak, dan apa target perbaikan yang bisa diukur masyarakat.
