Sukri menepis tuduhan KADIN Banggai yang menyebutkan adanya aktor yang mendalagi terjadinya RDP yang dilakukan Komisi II DPRD Banggai, serta tuduhan adanya upaya mengintevensi proses lelang.
“Kami menyuarakan keluhan masyarakat jasa kontruksi, kok dinilai mengintervensi. Sebagai wadah berhimpun berbagai asosiasi, harusnya Kadin ikut prihatin dengan kondisi yang dialami masyarakat jasa kontruksi ini, bukan malah menyudutkan mereka,” kata Sukri lagi.
Sukri juga mengingatkan KADIN maupun Askonas hendaknya tidak menjadikan rendahnya serapan anggaran yang dilakukan oleh OPD di Kabupaten Banggai saat ini, sebagai alasan untuk membenarkan dan membiarkan praktik kecurangan terus terjadi ditengah masyarakat. Karena hal itu justru akan memperburuk citra pemerintahan dihadapan masyarakat secara luas.
“Kalau serapan anggaran rendah itu memang karna kesalahan OPD. Kenapa lelang baru dilakukan pada bulan Juli? Setiap rapat dengan OPD kami selalu mengingatkan agar lelang dilakukan pada Januari atau awal tahun. Tetapi tidak diindahkan. Janganlah karena terburu-buru, lantas boleh dan membenarkan kecurangan,” pungkasnya. (*)
