Lebih jauh, dugaan keterlibatan pimpinan OPD juga membuka celah serius dalam sistem pengawasan internal. Jika penyimpangan bisa terjadi tanpa terdeteksi di level atas, maka yang perlu dievaluasi bukan hanya individu, tetapi juga desain sistem dan mekanisme kontrolnya.
Kondisi ini, kata Nadjamuddin, berpotensi menimbulkan efek domino dalam birokrasi. Ketika pelanggaran terjadi di level pimpinan, maka legitimasi penegakan disiplin di level bawah akan ikut melemah. ASN bisa melihat aturan sebagai sesuatu yang tidak lagi mengikat, melainkan situasional.
Pemerintah daerah kini dihadapkan pada ujian kepemimpinan. Transparansi dalam mengungkap fakta, keberanian menindak tanpa pandang jabatan, serta keseriusan memperbaiki sistem menjadi kunci apakah kasus ini akan menjadi titik balik perbaikan atau justru preseden buruk ke depan.
“Publik tidak hanya melihat seberapa canggih sistem yang dibuat, tapi seberapa konsisten nilai . Dalam birokrasi, integritas itu dimulai dari pimpinan, bukan dari aplikasi,” tutupnya.(*/Alin)
