Padahal biaya operasional lembaga legislatif setiap tahun dibebankan kepada APBD. Tunjangan, perjalanan dinas, fasilitas kerja, hingga berbagai dukungan kesekretariatan disediakan agar fungsi representasi, legislasi, dan pengawasan dapat berjalan optimal. Karena itu, ketika kontrol terhadap kebijakan fiskal lebih banyak datang dari luar parlemen dibandingkan dari dalam gedung DPRD, publik berhak mempertanyakan efektivitas fungsi pengawasan yang selama ini dijalankan.
Kondisi ini bukan sekadar soal minimnya pernyataan kepada media. Yang lebih penting adalah apakah DPRD benar-benar menjalankan fungsi pengawasan secara substantif. Apakah ada rekomendasi resmi? Apakah terdapat evaluasi terhadap dampak efisiensi anggaran? Apakah ada upaya memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik? Jika semua itu tidak terlihat, maka wajar apabila masyarakat menilai fungsi pengawasan sedang mengalami pelemahan.
Demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintah yang terbuka, masyarakat yang kritis, media yang independen, dan parlemen yang aktif mengawasi. Ketika salah satu unsur melemah, unsur lainnya akan berusaha mengisi kekosongan tersebut.
Hari ini, kontrol publik di Banggai menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah masih hidup. Pertanyaannya, apakah kepedulian itu juga hidup di lembaga yang dibentuk, dipilih, dan dibiayai oleh rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan?
