LUWUK, BANGGAIPOST
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kabupaten Banggai, Senin (7/9/2026), menghadirkan bantahan dari pihak yang disebut dalam polemik dugaan pemotongan hak tenaga kesehatan (nakes).
Kepala Puskesmas Kampung Baru, Evelin Kalaha, membantah pernah memotong atau memaksa pegawai mengembalikan sebagian hak mereka. Sementara Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, Nurmasita Datu Adam, menegaskan Dinas Kesehatan tidak pernah memotong dana puskesmas maupun hak nakes.
Namun, ada satu pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab dalam forum tersebut: jika tidak ada pemotongan sebagaimana yang dituduhkan, dari mana isu pemotongan hak nakes itu bermula?
Berawal dari Aduan Nakes
Ketua Komisi I DPRD Banggai, Lisa Sundari, sebelumnya menjelaskan bahwa dugaan pemotongan tersebut sampai ke DPRD melalui aduan para tenaga kesehatan yang bergulir melalui Tenaga Ahli Fraksi Golkar.
Aduan tersebut kemudian menjadi dasar Komisi I menindaklanjutinya melalui RDP.
Lisa menyebut pihaknya menerima informasi mengenai dugaan pengurangan sejumlah hak nakes, termasuk dana kapitasi dan nonkapitasi, dengan persentase tertentu.
Dalam keterangannya, Lisa juga mempertanyakan mekanisme pengembalian dana yang disebut dilakukan setelah hak tersebut diterima oleh nakes.
Menurut Lisa, apabila uang sudah masuk ke rekening penerima kemudian diminta untuk dikembalikan, mekanisme tersebut perlu diperiksa untuk memastikan apakah benar merupakan kontribusi sukarela atau bentuk pemotongan.