“Kalau potensinya puluhan juta per bulan, tapi yang masuk hanya jutaan dalam setahun, ini bukan sekadar persoalan teknis, tapi menyangkut tata kelola,” menjadi nada yang menguat dalam pembahasan di DPRD.
Meski demikian, penolakan dari masyarakat, khususnya IKGMS, tetap menjadi perhatian. Mereka sebelumnya menyoroti minimnya transparansi dan kurangnya pelibatan publik dalam proses kebijakan.
Di sisi lain, temuan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa persoalan bukan hanya pada kebijakan baru, tetapi juga pada praktik lama yang belum sepenuhnya akuntabel.
DPRD mendorong agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pembangunan portal, tetapi juga memastikan sistem pengelolaan parkir berjalan transparan, profesional, dan dapat diawasi publik.
Langkah perbaikan dinilai harus mencakup dua hal sekaligus: menutup celah kebocoran PAD dan membangun kembali kepercayaan masyarakat.
Dengan data yang kini terbuka, perdebatan soal portal Pasar Simpong tidak lagi berdiri di ruang asumsi, tetapi mulai berpijak pada fakta angka.
Pertanyaannya kemudian, apakah portal akan menjadi solusi, atau justru memunculkan persoalan baru jika tidak dibarengi transparansi?
