Dalam sejumlah pemaparan pemerintah daerah sebelumnya, fasilitas pendukung berupa helipad juga masuk dalam rencana pengembangan guna menunjang evakuasi medis darurat, terutama bagi pasien rujukan dari wilayah kepulauan dan daerah terpencil.
Besarnya nilai proyek dan kompleksitas pelaksanaannya menjadi alasan pentingnya pendampingan dari aparat penegak hukum.
Melalui identifikasi AGHT atau ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, pemerintah daerah berharap potensi persoalan dapat diantisipasi sejak tahap persiapan.
Langkah tersebut juga diharapkan dapat memperkuat tata kelola proyek agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.
Hingga berita ini diterbitkan, BanggaiPost masih menunggu penjelasan resmi dari Kejaksaan Negeri Banggai terkait bentuk pendampingan yang akan diberikan terhadap dua proyek multiyears strategis Kabupaten Banggai tersebut.
Namun, klarifikasi dari Dinas PUPR memastikan bahwa pertemuan di Kejari Banggai bukanlah dimulainya pekerjaan fisik pembangunan RSUD Luwuk, melainkan bagian dari proses pengawalan dan mitigasi risiko terhadap proyek-proyek strategis daerah sebelum memasuki tahapan pelaksanaan.
Dengan nilai proyek mencapai ratusan miliar rupiah dan menyangkut pelayanan dasar masyarakat, keterbukaan informasi serta pengawasan publik menjadi faktor penting agar pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Banggai.(Alin)
