Yang paling penting, daerah perlu mengubah orientasi perencanaan dari input ke outcome. Anggaran harus menjawab pertanyaan sederhana: apa manfaat langsungnya bagi masyarakat? Jika belanja daerah tak berdampak, maka sekecil apa pun pemotongan dari pusat akan terasa berat.
Tantangan Politik dan Komunikasi
Kebijakan pemangkasan TKD tentu berisiko menimbulkan gejolak politik dan sosial. Ketika proyek tertunda atau layanan publik menurun, masyarakat akan bereaksi. Karena itu, komunikasi publik menjadi bagian dari tata kelola yang bersih.
Pemerintah daerah harus jujur menjelaskan bahwa efisiensi bukan berarti pengabaian layanan dasar, melainkan upaya menjaga keberlanjutan fiskal agar pembangunan tetap berjalan.
Dialog terbuka dengan DPRD, pelaku usaha, dan masyarakat bisa memperkuat legitimasi langkah-langkah efisiensi. Sebaliknya, menyembunyikan krisis fiskal hanya akan memperbesar ketidakpercayaan publik.
Momentum Reformasi Fiskal Daerah
Pemangkasan TKD ini adalah tamparan sekaligus peluang. Tamparan bagi daerah yang selama ini nyaman dalam ketergantungan, dan peluang bagi mereka yang siap berubah. Pemerintah pusat kini menuntut bukti nyata, bukan alasan.
Banggai dan daerah lain dengan struktur fiskal serupa harus memandang kebijakan ini sebagai momentum reformasi keuangan publik. Kinerja bersih bukan slogan, melainkan sikap: bekerja dengan data, transparan dalam pengambilan keputusan, dan berani dievaluasi.
