BANGGAIPOST, LUWUK — Kabupaten Banggai kembali dihadapkan pada sebuah paradoks pembangunan: di satu sisi menunjukkan capaian kesejahteraan yang membaik, namun di sisi lain laju pertumbuhan ekonomi masih tertahan di kisaran 3,78 persen.
Angka tersebut berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah yang tumbuh hingga 8,47 persen pada 2025. Bahkan, secara peringkat, Banggai berada di posisi ke-12 dari 13 kabupaten/kota.
Fenomena ini memunculkan dua sudut pandang analisis yang berbeda.
Analis ekonomi lokal, Rastono Sumardi, menilai kondisi ini sebagai konsekuensi dari struktur ekonomi Banggai yang sudah mapan dan stabil. Menurutnya, dominasi sektor industri pengolahan migas dan pertambangan membuat ekonomi daerah cenderung kuat, namun tidak ekspansif dalam mendorong lonjakan pertumbuhan tinggi.
“Pertumbuhan melambat karena struktur ekonomi sudah mapan,” ujarnya.
Berbeda dengan itu, analis kebijakan publik, Nadjamudin Mointang, melihat persoalan dari sisi tata kelola. Ia menilai pertumbuhan yang masih rendah justru mencerminkan belum optimalnya arah kebijakan, kepemimpinan, serta kualitas eksekusi program di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurut Nadjamudin, kapasitas fiskal Banggai yang besar seharusnya mampu menjadi motor penggerak ekonomi jika dikelola secara tepat dan terarah.
“Masalahnya bukan pada kekurangan anggaran, tetapi pada bagaimana kebijakan dirancang dan dijalankan secara efektif,” tegasnya.
