Sejumlah anggota dewan mendukung adanya masa transisi penerapan batas 30 persen belanja pegawai agar pemerintah daerah memiliki waktu melakukan penyesuaian.
Komisi II juga mendorong pemerintah pusat mengevaluasi berbagai regulasi yang dinilai membebani daerah, termasuk kemungkinan peningkatan transfer dana untuk mendukung pembiayaan ASN.
Selain itu, DPR menegaskan bahwa PPPK tidak boleh menjadi korban akibat keterbatasan fiskal daerah. Kepastian kerja bagi PPPK dan keberlangsungan pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas pemerintah.
Jadi Perhatian Nasional
RDP Komisi II DPR RI ini mendapat perhatian luas karena menyangkut nasib lebih dari satu juta PPPK di seluruh Indonesia dan kondisi keuangan pemerintah daerah dalam beberapa tahun ke depan.
Selain Sulawesi Tengah, sejumlah gubernur dari berbagai provinsi juga menyampaikan kekhawatiran serupa terkait meningkatnya beban belanja pegawai pasca-pengangkatan PPPK.
Hasil rapat tersebut akan menjadi bahan pembahasan lanjutan antara DPR RI dan pemerintah pusat guna mencari solusi jangka panjang yang mampu menjaga keseimbangan fiskal daerah sekaligus menjamin kepastian status dan kesejahteraan PPPK.
