Menurutnya, DPRD Sulteng perlu menyelaraskan regulasi daerah dengan agenda penurunan emisi melalui Subnational NDC Roadmap, sekaligus memperhatikan kebijakan adaptasi perubahan iklim melalui National Adaptation Plan (NAP) 2026–2030.
“Kalau bicara ekonomi hijau, jangan hanya mengatur bagaimana UKM menjadi ramah lingkungan. Kita juga harus membicarakan bagaimana industri ekstraktif dikendalikan, bagaimana emisi ditekan, dan bagaimana kerusakan lingkungan dipulihkan,” ujarnya.
Jangan Bebani Pelaku Usaha Kecil
PHI Sulteng menyoroti potensi munculnya standar ganda dalam penerapan ekonomi hijau.
Di satu sisi, regulasi dinilai berpotensi memberikan berbagai standar lingkungan kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Namun di sisi lain, industri berskala besar yang menggunakan sumber daya alam dalam jumlah besar dinilai belum mendapatkan tekanan regulasi yang sebanding.
Aulia mengatakan pola ekonomi yang selama ini berkembang masih sangat bergantung pada eksploitasi sumber daya alam, energi fosil, serta model produksi yang menurutnya belum menempatkan keberlanjutan ekologis dan kesejahteraan pekerja sebagai prioritas.
Karena itu, DPRD Sulteng dinilai seharusnya menggunakan Ranperda Ekonomi Hijau untuk mengoreksi pola pembangunan tersebut, bukan sekadar membuat regulasi yang terlihat ramah lingkungan di atas kertas.
