Malu bukan kepada gubernur, melainkan kepada diri kita sendiri sebagai daerah yang sesungguhnya masih memiliki APBD.
Sebab jika Kabupaten Banggai mampu menyediakan anggaran sekitar Rp30 miliar untuk pembangunan venue kolam renang, mengapa sebuah jembatan yang menyangkut kepentingan dasar masyarakat justru harus mengandalkan uang pribadi seorang gubernur?
Niat baik Anwar Hafid tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk melepaskan tanggung jawabnya.
Sebaliknya, niat baik itu justru seharusnya menjadi pengingat bahwa masih ada pekerjaan rumah yang semestinya diselesaikan melalui APBD Kabupaten Banggai.
Pemerintah daerah bersama DPRD sebaiknya segera mengevaluasi kembali skala prioritas pembangunan. Apabila ruang fiskal masih tersedia untuk membiayai proyek-proyek bernilai besar, maka kebutuhan infrastruktur dasar seperti Jembatan Masungkang seharusnya dapat masuk dalam prioritas pendanaan daerah.
Tidak ada yang salah jika Gubernur Anwar Hafid ingin membantu masyarakat Banggai. Tetapi akan jauh lebih terhormat apabila bantuan itu digunakan untuk program-program yang benar-benar berada di luar kemampuan APBD daerah, bukan menggantikan tanggung jawab yang sejatinya masih dapat dipikul pemerintah kabupaten.
