Jika benar terjadi penggunaan gas elpiji 3 kilogram untuk operasional dapur program, hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam aspek ketepatan sasaran subsidi. Pasalnya, secara regulasi gas bersubsidi diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu dan bukan untuk kegiatan operasional berskala besar.
Karena itu, sejumlah warga menilai perlu ada penjelasan resmi dari pihak terkait agar informasi yang berkembang tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
“Kalau memang tidak benar, pemerintah perlu menjelaskan. Tapi kalau ada penggunaan gas subsidi untuk kegiatan program, tentu perlu ditinjau kembali agar tidak berdampak pada masyarakat kecil,” kata warga lainnya.
Situasi kelangkaan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan distribusi gas bersubsidi di lapangan. Pengawasan yang ketat dinilai penting agar distribusi tetap tepat sasaran dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait segera melakukan penelusuran untuk memastikan penyebab kelangkaan yang terjadi. Klarifikasi yang transparan dinilai penting agar program pemerintah tetap berjalan tanpa menimbulkan dampak sosial baru di tengah masyarakat.
Bagi warga kecil, gas elpiji 3 kilogram bukan sekadar komoditas energi, melainkan kebutuhan dasar rumah tangga. Karena itu, ketersediaan dan distribusinya diharapkan tetap menjadi prioritas agar tidak semakin membebani masyarakat.(Alin)
