Sejumlah tahapan persiapan di Banggai telah berjalan, termasuk proses penunjukan BEU dan komunikasi dengan pemerintah provinsi serta SKK Migas. Tahapan selanjutnya berkaitan dengan proses penawaran PI oleh kontraktor kontrak kerja sama dan penyelesaian persyaratan sesuai ketentuan.
Direktur Utama BEU, Achmad Zaidy, sebelumnya di sejumlah media menyampaikan komitmen transparansi dalam proses pengelolaan PI, termasuk dokumentasi, verifikasi, dan pengawasan pada setiap tahapan.
Dalam pelaksanaannya, tata kelola perusahaan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Hal ini mencakup pembagian kewenangan antara BEU dan anak perusahaan pengelola PI, mekanisme pengambilan keputusan, pengawasan internal, audit keuangan, serta pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah kabupaten dan provinsi memiliki peran dalam pengawasan BUMD sesuai kewenangannya. DPRD juga dapat menjalankan fungsi pengawasan sesuai ketentuan, sementara audit dan pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Potensi pendapatan PI Senoro-Toili akan bergantung pada hasil usaha, volume produksi, harga komoditas, biaya operasional, kewajiban kontraktual, dan faktor bisnis lainnya. Karena itu, pendapatan perusahaan perlu dibedakan dari dividen yang dapat dibagikan dan penerimaan yang masuk ke kas daerah melalui mekanisme yang berlaku.
