Ia mendesak pemerintah pusat segera memperjelas regulasi dan mekanisme penyaluran DBH nikel dengan mengedepankan keadilan dan transparansi bagi daerah penghasil. Bagi Faisal, keberhasilan pengelolaan sumber daya alam tidak cukup diukur dari besarnya produksi. Manfaatnya juga harus dirasakan masyarakat yang tinggal di wilayah pertambangan. (Alin)
Berita Terkait
Morowali dan Morut Masuk Revisi Kepmen ESDM, Anwar Hafid: Tinggal Tunggu Penetapan
PertambanganPALU, BANGGAIPOST.COM Perjuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar Kabupaten Morowali dan Morowali Utara diakui sebagai daerah...
Warga Molino Ancam Blokade Lahan IUP Penta Dharma Karsa Jika Ganti Rugi Tak Direalisasikan
PertambanganLUWUK TIMUR, BANGGAIPOST.COM Warga Desa Molino, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, mengancam akan memblokade lahan yang...
Aliansi Pagaga Surati Pokja Banggai, Minta Serius Tindak Lanjuti Rekomendasi DPRD soal Lahan Terdampak Aktivitas PT KFM
PertambanganLUWUK, BANGGAIPOST.COM Aliansi Pagaga Desa Tuntung secara resmi menyurati Pokja Kabupaten Banggai untuk meminta keseriusan dalam...
Irwanto: Tidak Ada yang Bilang Uangnya AT-FM, yang Bantah Banyak “Babaca” Novel
PertambanganKetua Komisi II DPRD Kabupaten Banggai, Irwanto Kulap, memberikan klarifikasi atas polemik pernyataannya mengenai pembayaran gaji...