Ada ironi yang semakin sulit diabaikan dalam arah pembangunan Kabupaten Banggai. Di satu sisi, pemerintah begitu percaya diri meresmikan, merencanakan, dan mempromosikan berbagai proyek bernilai miliaran rupiah. Di sisi lain, masyarakat masih harus turun ke jalan untuk mengingatkan pemerintah terhadap janji yang pernah diucapkannya sendiri.
Dalam hitungan hari, dua peristiwa menjadi penanda yang tak bisa dianggap kebetulan.
Di Masungkang, kebutuhan akan jembatan gantung yang selama bertahun-tahun dinantikan warga akhirnya justru direspons oleh Gubernur Sulawesi Tengah melalui inisiatif pribadi. Sementara di Desa Lontos, Kecamatan Luwuk Timur, warga memilih menanam pohon kelapa dan pisang di tengah jalan sebagai simbol protes atas ruas jalan yang rusak dan janji pembangunan yang tak kunjung ditepati.
Dua kejadian itu lahir dari akar persoalan yang sama: masyarakat terlalu lama menunggu.
Yang dipertaruhkan bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan kredibilitas pemerintah. Sebab setiap janji yang diucapkan pejabat publik pada dasarnya adalah kontrak moral dengan rakyat. Ketika kontrak itu berulang kali gagal dipenuhi, yang terkikis bukan hanya kepercayaan, tetapi juga wibawa pemerintahan itu sendiri.
Persoalannya menjadi semakin menarik ketika publik melihat daftar prioritas pembangunan daerah.
