“Perubahan status menjadi Jaksa bukan sekadar perubahan jabatan, tetapi terdapat amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, seorang Jaksa tidak cukup hanya cerdas secara intelektual. Seorang Jaksa harus memiliki nilai adaptif, integritas, jiwa korsa, hati nurani, profesionalisme, kedisiplinan, serta adab dan etika,” tegasnya.
Burhanuddin secara khusus menempatkan integritas sebagai prinsip utama yang tidak boleh dikompromikan oleh seorang penegak hukum. Ia bahkan menegaskan tidak membutuhkan jaksa yang hanya mengandalkan kecerdasan, tetapi mengabaikan moral dan integritas.
“Saya tidak membutuhkan Jaksa yang pintar tetapi menggadaikan moral dan integritas. Saya membutuhkan Jaksa yang cerdas, berintegritas, dan bermoral,” tandasnya.
Selain integritas, Jaksa Agung juga mengingatkan pentingnya hati nurani dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum. Menurutnya, kewenangan besar yang dimiliki seorang jaksa harus digunakan secara bertanggung jawab dan tidak boleh berubah menjadi kesewenang-wenangan.
Para peserta PPPJ juga diminta terus memperbarui pengetahuan dan wawasan hukum, termasuk menguasai secara utuh ketentuan KUHP dan KUHAP baru. Hal ini dinilai penting untuk menghadapi perkembangan kejahatan modern yang semakin kompleks, seperti kejahatan berbasis teknologi, kejahatan lintas negara, pencucian uang, hingga tindak pidana korporasi.
