Memang, berdasarkan data BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banggai tahun 2025 mencapai 73,44, angka yang tergolong cukup baik dan berada di atas sejumlah kabupaten lain di Sulawesi Tengah. IPM tersebut menunjukkan adanya kemajuan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.
Tetapi angka statistik tidak selalu mampu menggambarkan seluruh realitas di lapangan.
Di berbagai wilayah pesisir, kepulauan, hingga desa-desa pedalaman, masih terdapat keluhan mengenai akses air bersih, keterbatasan layanan kesehatan, hingga mutu pendidikan yang belum merata. Warga masih harus menempuh perjalanan jauh untuk memperoleh pelayanan medis, sementara persoalan infrastruktur dasar di sejumlah kawasan belum sepenuhnya terselesaikan.
Ironinya, di tengah berbagai persoalan tersebut, masyarakat justru diajak untuk “membahagiakan ibu kandung”.
Pertanyaannya, bukankah tugas utama pemerintah terlebih dahulu memastikan “ibu kandung” itu benar-benar mampu melindungi dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya?
Pembangunan sejatinya bukan hanya diukur dari kemeriahan perayaan, megahnya panggung, atau spektakulernya pertunjukan drone di langit Teluk Lalong. Ukuran sesungguhnya adalah apakah warga semakin mudah memperoleh air bersih, apakah anak-anak mendapat pendidikan yang layak, dan apakah masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan.
