“Dalam Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, belanja pegawai tertera pada angka Rp 1.021.015.921.178,77. Angka ini jika disandingkan dengan proporsionalitas anggaran berdasarkan UU HKPD, prosentase menujukkan belanja pegawai masih mendekati 30%, yaitu 29,37%. Sedang kita ketahui, bahwa pemerintah secara nasional menegaskan efisiensi anggaran dan batas penyesuaian proporsionalitas anggaran sampai dengan 1 Januari tahun 2027,” kata Herdiyanto.
Kata dia, proporsionalitas anggaran tersebut hendaknya bukan sekedar penegasan secara normatif, melainkan penegasan atas proporsionalitas anggaran untuk pendidikan, Kesehatan, infrastruktur dan lingkungan hidup.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga mennyoroti pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang berada pada angka 3,78%, dari target teredah 4,61%. Disebutkan, pengelolaan keuangan daerah pada tahun yang akan datang sebaiknya di fokuskan pada peningkatan infrastuktur, peningkatan kualitas layanan publik, dan peningkatan mutu SDM bagi angkatan kerja, kwalitas ketahanan pangan, guna mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banggai yang lebih baik.
Isu lain yang diangkat Fraksi Gerindra adalah soal alokasi penyertaan modal PT Banggai Energi Utama. Dalam Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, terdapat alokasi anggaran untuk pengeluaran pembiayaan daerah untuk penyertaan modal PT Banggai Energi Utama senilai Rp 3.800.000.000.
