“Dalam pembahasan LKPD ini kami perlu memahami isi dari temuan BPK karena bagian dari tugas pengawasan DPRD. Kita membahas LKPD kemudian Pansus tidak bekerja atas hasil LHP apa yang kita bisa dalami hari ini, kita tidak tahu,”tambahnya menegaskan.
Selain, meminta salinan dokumen LHP BPK, Fraksi Gerindra juga mendesak segera digelar rapat Banmus. Rapat ini nantinya membentuk Pansus membahas LHP BPK.
Sementara itu Wakil Ketua I DPRD Wardani Murad menegaskan, LHP BPK wajib ditindaklanjuti DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ironisnya sebagai unsur pimpinan di parlemen ia mengaku hingga saat ini belum menerima dokumen tersebut. Bahkan LHP BPK tahun 2024 pun tak kunjung diberikan.
“Saya berbicara di media, karena saya tidak tahu lagi mau bicara kepada siapa, kalau semua pintu tertutup mengakses LHP BPK. Saya selaku unsur pimpinan memprotes hal ini. Saya sangat marah, karena tugas saya untuk mengawasi anggaran tidak diperhatikan. Seolah-olah pimpinan DPRD ini hanya ada ketua. Siapa sebenarnya pimpinan DPRD apakah hanya ada ketua atau ada juga wakil ketua, lihat di Tatib,” tegas Wardani.
