Selain itu, perlu didirikan yayasan filantropi independen di desa, dengan subdivisi perbankan mikro BMT dan pendampingan petani. Sumber dananya bisa berasal dari CSR perusahaan, CSR BUMD, infak, dan sedekah. Sistem semacam ini memungkinkan petani lepas dari jeratan birokrasi yang rawan korupsi.
Pendidikan: Jalan Modernisasi Petani
Karena mayoritas petani hanya lulusan SD, pendidikan non-formal sangat penting. Alternatif yang bisa dilakukan:
Kejar Paket C berbasis pertanian, agar petani bisa belajar sambil tetap bekerja.
SMK pertanian untuk petani, dengan kelas sore atau akhir pekan.
Pendidikan ini tidak hanya meningkatkan literasi, tetapi juga memberi akses pada teknologi dan manajemen usaha tani.
Penutup: Dari Sengkon dan Karta ke Petani Masa Kini
Kisah Sengkon dan Karta mengingatkan kita bahwa petani adalah kelompok paling rentan. Meski bentuk kerentanan kini berbeda—kemiskinan, keterpinggiran, dan hilangnya lahan—intinya tetap sama: petani belum mendapat posisi strategis dalam pembangunan nasional.
Jika Indonesia ingin kedaulatan pangan, maka kesejahteraan petani harus menjadi prioritas. Tanpa petani yang sejahtera, kedaulatan pangan hanyalah slogan.(*)
