Selain itu, belanja pegawai yang mencapai Rp 1,17 triliun atau 43,07% dari total belanja daerah juga menjadi perhatian khusus.
Fraksi Gerindra menilai porsi tersebut harus dikelola secara efektif agar tidak menghambat ruang fiskal pembangunan.
Fraksi Gerindra menyoroti kenaikan inflasi Kabupaten Banggai tahun 2025 yang mencapai 4,90% (year on year), yang berpengaruh pada daya beli masyarakat serta akses terhadap kebutuhan pangan. Meski daerah memiliki potensi sumber daya yang memadai, tekanan inflasi tetap menjadi tantangan nyata.
Pada sektor kesehatan, Fraksi Gerindra mempertanyakan efektivitas alokasi anggaran BLUD RSUD Luwuk sebesar Rp 180,36 miliar atau 5,54% dari total APBD 2025. Menurut mereka, besarnya anggaran seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Sementara itu, pada sektor infrastruktur, Fraksi Gerindra menilai alokasi belanja pada Dinas PUPR belum proporsional. Dari Rp 333,9 miliar anggaran penyelenggaraan jalan, hanya Rp 64,8 miliar yang dialokasikan, sementara program penataan bangunan gedung justru menyerap 62,27% anggaran.
Mereka menilai pembangunan jalan dan jembatan—termasuk akses pertanian di Desa Uwelolu, Toili Barat—harus mendapat perhatian lebih.
