Sementara itu, akuntabilitas kinerja adalah tujuan utama pemerintahan—setidaknya itulah yang diharapkan rakyat. Uang rakyat tidak cukup hanya dikelola rapi, tetapi juga harus benar-benar efektif dan berdampak bagi masyarakat. Jika WTP adalah ukuran kerapian dompet, maka ada ukuran lain yang disebut SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) untuk mengukur apakah isi dompet itu digunakan untuk tujuan yang benar. Sayangnya, narasi SAKIP ini kurang “seksi” untuk dipamerkan dibandingkan piala WTP, padahal di sinilah efektivitas pembangunan diuji.
Contoh sederhana, misalnya pemerintah punya anggaran Rp30 miliar lalu membangun kolam renang. Ketika diperiksa BPK, sepanjang proses pembangunan sesuai perencanaan, tidak ada mark-up, dan spesifikasi pekerjaan terpenuhi—bahasa sederhana kita “sesuai spek”—maka yo wes, WTP lah.
Tetapi pertanyaannya: apakah pembangunan kolam renang itu memang kebutuhan prioritas rakyat? Apakah ada dampak ekonomi yang nyata? Atau justru masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang lebih mendesak? Itu wilayah akuntabilitas kinerja, dan jawabannya membutuhkan evaluasi yang lebih dalam melalui SAKIP tadi.
