Langkah RSUD Banten bisa dijadikan rujukan untuk memperkuat komitmen reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Banggai. Terutama bagi RSUD Luwuk yang kerap menuai kritik publik
BANGGAI POST, LUWUK – Upaya peningkatan layanan di RSUD Luwuk terus menjadi perhatian banyak kalangan. Termasuk Analis Kebijakan Nadjamudin Mointang.
Menurutnya evaluasi lapangan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dilaksanakan di RSUD Banten, Selasa (16/9), menjadi bahan pelajaran berharga. Nadjamudin terlibat dalam kegiatan sebagai tim evaluator dari Kemanpan RB.
Menurut Nadjamuddin Mointang, langkah RSUD Banten bisa dijadikan rujukan untuk memperkuat komitmen reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Banggai. “Yang penting bukan hanya memenuhi indikator administratif, tapi membangun kepercayaan masyarakat bahwa layanan kesehatan benar-benar dikelola dengan hati bersih, niat tulus, dan integritas kokoh,” tegasnya.
Dalam evaluasi itu, Tim Kementerian PANRB meninjau langsung sarana-prasarana, sistem layanan, hingga strategi manajemen RSUD Banten dalam menciptakan budaya kerja yang transparan dan akuntabel. Dukungan Kejaksaan Tinggi Banten turut memperkuat sinergi antara aparat hukum dan layanan kesehatan, melahirkan nilai bersama: saling mengingatkan, menguatkan, serta membangun tata kelola publik yang bersih dan berwibawa.
Rekomendasi untuk RSUD Luwuk
