Pertanyaan yang muncul dalam evaluasi gubernur pada APBD-P 2025 pun masih relevan hingga sekarang.
Apakah struktur APBD Banggai semakin berorientasi pada pelayanan publik?
Ataukah sebagian besar ruang fiskal masih terserap untuk membiayai birokrasi?
Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan kemampuan APBD menjawab berbagai tantangan daerah, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan hingga pengentasan kemiskinan serta pembangunan infrastruktur.
Penutup Serial
Empat seri investigasi ini memperlihatkan satu benang merah.
Persoalan APBD Banggai bukan semata soal besar kecilnya anggaran, melainkan bagaimana anggaran tersebut digunakan.
Seri pertama mengungkap dominasi belanja penunjang pada sejumlah program prioritas.
Seri kedua menyoroti kualitas kinerja BUMD melalui kasus PT Banggai Energi Utama (BEU).
Seri ketiga membedah kemampuan daerah menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Sementara seri terakhir ini menunjukkan bahwa ketika APBD menyusut, ruang fiskal untuk pelayanan publik justru semakin tertekan akibat besarnya porsi belanja pegawai.
Padahal kita tahu, ukuran keberhasilan APBD tidak ditentukan oleh besarnya angka triliunan rupiah yang tercantum dalam dokumen anggaran.
