Dalam konsep tata kelola publik modern, orientasi pembangunan telah bergeser dari sekadar money spent menjadi impact created. Artinya, keberhasilan pemerintah tidak lagi diukur dari berapa banyak uang yang dibelanjakan, melainkan seberapa besar persoalan masyarakat yang berhasil diselesaikan.
“Membangun jalan bukan tujuan akhir. Yang lebih penting adalah apakah jalan tersebut mampu menurunkan biaya transportasi masyarakat dan memperlancar aktivitas ekonomi. Membangun puskesmas bukan sekadar menambah gedung, tetapi meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Begitu pula program UMKM yang harus diukur dari bertambahnya omzet usaha dan lapangan kerja yang tercipta,” jelasnya.
Pandangan kritis masyarakat terhadap APBD juga terlihat dalam berbagai diskusi di media sosial. Sejumlah warga menilai besarnya anggaran daerah belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan yang mereka rasakan.
Salah seorang warga, Sabri M., mempertanyakan manfaat langsung dari APBD yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurutnya, masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan mendasar seperti rendahnya harga hasil pertanian, keterbatasan lapangan kerja bagi generasi muda, hingga kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
