Fenomena pengadaan seragam aparatur sendiri bukan pertama kali menjadi sorotan. Di sejumlah daerah, proyek pakaian dinas pernah tersandung persoalan hukum karena dugaan mark-up dan penyimpangan anggaran.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Banggai diharapkan segera memberikan penjelasan resmi dan transparan kepada publik terkait dasar perhitungan kebutuhan, jumlah penerima, spesifikasi pengadaan, hingga rasionalisasi anggaran sebesar Rp3,181 miliar tersebut.
Sebab pada akhirnya, APBD adalah uang rakyat — yang semestinya lebih diprioritaskan untuk kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat luas, bukan sekadar mempertebal anggaran seragam aparatur.(sri/rdk)
