Pembangunan jembatan di wilayah perbatasan Desa Masungkang dan Desa Ondo-Ondolu bukan lagi sekadar proyek infrastruktur. Ia merupakan investasi kemanusiaan. Kehadiran jembatan tersebut akan menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memenuhi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh pendidikan yang aman dan layak.
Di sisi lain, perusahaan-perusahaan migas dan perkebunan yang beroperasi di Batui dan Batui Selatan juga memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi lebih nyata melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Program CSR seharusnya tidak berhenti pada kegiatan seremonial atau bantuan yang bersifat sesaat, melainkan diarahkan pada pembangunan infrastruktur publik yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar.
Pada akhirnya, kegagalan membangun sebuah jembatan bukan semata-mata kegagalan membangun infrastruktur fisik. Lebih dari itu, kegagalan tersebut mencerminkan kegagalan dalam menempatkan keselamatan manusia sebagai prioritas pembangunan.
Apabila APBD bernilai triliunan rupiah masih belum mampu menghadirkan akses yang aman bagi anak-anak untuk bersekolah, maka persoalan sesungguhnya bukanlah kekurangan anggaran. Yang sedang mengalami defisit adalah empati, keberpihakan, dan keberanian politik untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan birokrasi.
