Dua kasus tersebut tentu tidak otomatis membuktikan adanya hubungan dengan dugaan mahar Rp150 juta di Batui Selatan. Namun setidaknya, perkara-perkara itu menunjukkan bahwa alsintan bantuan pemerintah pernah menjadi objek dugaan transaksi dan penyimpangan.
Karena itu, kasus Batui Selatan tidak cukup dilihat hanya dari pertanyaan apakah benar ada permintaan Rp150 juta. Yang lebih penting adalah menelusuri bagaimana mekanisme penyaluran alsintan selama ini berjalan.
Siapa yang mengusulkan kelompok penerima? Siapa yang melakukan verifikasi? Siapa yang menentukan penerima? Siapa yang menerima alat? Dan setelah bantuan diserahkan, siapa yang benar-benar menguasai dan menggunakannya?
Pertanyaan itu menjadi penting karena sejumlah petani mengaku pernah menemukan kondisi ketika alsintan secara administrasi tercatat sebagai milik kelompok tani, tetapi dalam praktiknya lebih banyak dikendalikan oleh individu tertentu.
Kelompok tani bisa saja lengkap di dalam proposal dan dokumen. Nama ketua, pengurus dan anggota tercantum. Bantuan kemudian turun. Namun setelah alat berada di lapangan, persoalan berikutnya adalah apakah seluruh anggota benar-benar memiliki akses yang sama.
