Sejumlah petani yang ditemui BanggaiPost.com mengaku menghadapi persoalan serupa, mulai dari keterbatasan akses terhadap alat pertanian, tingginya biaya sewa, hingga dugaan adanya pembayaran tertentu untuk mendapatkan alsintan bantuan.
Seorang anggota kelompok tani di Luwuk Timur mengaku pernah mendengar dan mengalami praktik yang menurut penuturannya dikaitkan dengan pembayaran untuk mendapatkan alat bantuan. Untuk hand tractor, angka yang disebutnya berkisar Rp15 juta hingga Rp25 juta. Sementara untuk combine harvester, nilainya disebut bisa mencapai Rp150 juta.
“Kalau ada uang, mungkin kami bisa ikut. Tapi kami petani, uang dari mana?” keluhnya kepada wartawan.
Karena tidak memiliki alat sendiri, ia mengaku harus menyewa mesin setiap musim tanam. Ketika kebutuhan meningkat, biaya sewa ikut membebani. Pengolahan lahan bisa terlambat, sementara jadwal tanam dan panen tidak selalu dapat menunggu.
Dalam beberapa musim, keterlambatan mendapatkan alat bahkan disebut ikut berkontribusi terhadap gagal panen. Padahal, bantuan alsintan seharusnya membantu petani menekan biaya produksi dan mempercepat proses pengolahan lahan hingga panen.
Jika akses terhadap bantuan justru hanya terbuka bagi mereka yang memiliki modal untuk membayar sejumlah uang, maka petani kecil berada pada posisi paling sulit.
