Pertama, memperbesar porsi belanja pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dibandingkan belanja administratif.
Kedua, menata belanja operasional secara lebih efisien sehingga tersedia ruang fiskal yang lebih luas bagi pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, dan infrastruktur.
Ketiga, mengoptimalkan PAD melalui digitalisasi sistem penerimaan, integrasi data, dan pengawasan yang lebih kuat.
Keempat, membangun BUMD yang profesional, sehat, dan produktif sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.
Kelima, memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, dan pengawasan internal sebagai fondasi pemerintahan yang bersih.
Keenam, mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas kinerja agar setiap program memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dievaluasi berdasarkan hasil (outcome), bukan hanya realisasi anggaran.
Ketujuh, memperluas keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan secara objektif dan konstruktif.
Pada akhirnya, keberhasilan Banggai tidak akan dikenang karena besarnya APBD atau banyaknya proyek yang dibangun. Sejarah akan mencatat pemerintahan yang mampu mengubah anggaran menjadi kesejahteraan, mengubah birokrasi menjadi pelayanan, dan mengubah potensi daerah menjadi kemakmuran yang dirasakan oleh seluruh masyarakat.
