Berbagai evaluasi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa Banggai masih menghadapi pekerjaan rumah yang tidak sedikit. Komposisi belanja daerah masih didominasi belanja aparatur, sementara ruang fiskal untuk belanja yang berdampak langsung kepada masyarakat perlu terus diperkuat. Realisasi Pendapatan Asli Daerah masih menyimpan potensi yang belum tergarap optimal. Sejumlah BUMD belum sepenuhnya menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Di sisi lain, efektivitas sebagian belanja operasional masih menjadi perhatian dalam berbagai evaluasi.
Di tengah kondisi tersebut, Banggai patut bersyukur karena mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, WTP adalah ukuran kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan, bukan ukuran kesejahteraan masyarakat. Pemerintah yang akuntabel tidak hanya menghasilkan laporan keuangan yang baik, tetapi juga menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan yang dirasakan manfaatnya.
Inilah saatnya paradigma pengelolaan APBD diubah. Keberhasilan pemerintah tidak lagi cukup diukur dari tingginya serapan anggaran, melainkan dari besarnya manfaat yang diterima masyarakat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu menjawab persoalan publik, mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan daya saing ekonomi, dan memperkuat kualitas pelayanan dasar.
