Optimalisasi PAD juga harus menjadi prioritas. Banggai memiliki potensi besar dari sektor pajak daerah, retribusi, pemanfaatan aset, pelayanan publik, serta sektor pariwisata yang terus berkembang. Potensi tersebut hanya dapat dimaksimalkan apabila pemerintah memperkuat digitalisasi pelayanan, memperbaiki basis data, menutup celah kebocoran penerimaan, dan membangun sistem pengawasan yang transparan.
Demikian pula dengan BUMD. Sudah saatnya seluruh perusahaan daerah dikelola dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). BUMD tidak boleh hanya menjadi pelengkap struktur pemerintahan, tetapi harus menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang mampu menghasilkan dividen, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan nilai tambah bagi daerah.
Di era digital, transparansi juga tidak cukup diwujudkan melalui publikasi laporan keuangan. Masyarakat membutuhkan keterbukaan informasi mengenai proses perencanaan, pelaksanaan program, capaian kinerja, hingga evaluasi pembangunan. Teknologi, analitik data, dan kecerdasan artifisial (AI) dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy) sehingga setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Resolusi Banggai di Usia ke-66
Momentum hari jadi ini semestinya menjadi titik balik untuk memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan. Ada beberapa agenda yang layak menjadi komitmen bersama.
