Menurut alumnus Political Economy Birmingham University ini, ada potensi Pemda akan berutang ke sejumlah lembaga pembiayaan infrastruktur. “Kalau saya pantau syahwat politik mereka, arahnya ke SMI, SMF, atau PII. Mudah-mudahan saya salah,” katanya.
Ia juga mengingatkan contoh proyek Jalan–Jembatan Kendari–Toronipa dan RSJ, yang pada akhirnya menjadi pasien SMI dan cukup menyita dana transfer daerah. “Apalagi tahun depan proyeksi DBH akan turun drastis, dari Rp193 triliun menjadi Rp45 triliun. Itu yang bikin ngeri,” tambahnya.
Nada serupa datang dari Nadjamudin Mointang, birokrat di KemenPAN-RB yang juga putra Banggai. Ia menilai ada cara lebih strategis yang bisa ditempuh Pemda Banggai. Salah satunya dengan memanfaatkan program hilirisasi yang tengah digencarkan pemerintah pusat.
“Hilirisasi minerba dan sektor kelautan bisa menjadi posisi tawar Banggai Bersaudara ke Danantara untuk pembiayaan infrastruktur. Jembatan Teluk Lalong dan jalan lingkar pesisir Luwuk mestinya bisa masuk dalam kategori infrastruktur pendukung. Tapi perlu fasilitasi provinsi agar ada kolaborasi kebijakan tiga kabupaten, yang termuat dalam Perda RPJMD masing-masing,” jelas Nadjamudin.
