Ridaya Laodengkowe dan Nadjamudin Mointang
BANGGAI POST, LUWUK – Rencana Pemda Kabupaten Banggai membangun Jembatan Teluk Lalong mendapat atensi dari berbagai pihak. Meski mendukung, sejumlah tokoh mengingatkan agar mega proyek tersebut tidak sampai membebani daerah dengan utang jangka panjang.
Proyek ini saat ini masih pada tahap perencanaan dan penyusunan dokumen. Namun, dari desain awal yang beredar luas, kebutuhan anggarannya diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Pertanyaannya, dari mana sumber pendanaan itu?
“Kalau berharap dibiayai pusat sepertinya sulit. Kemungkinan besar melalui pinjaman daerah, entah lewat SMI, PPI, atau bahkan Danantara. Konsekuensinya, dana transfer bagi hasil bisa terpotong. Mau begitu?” ujar Ridaya Laodengkowe, tokoh masyarakat sipil yang pernah menjabat Wakil Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), saat dimintai tanggapan.
Ia menyontohkan Jembatan Teluk Kendari yang pembangunannya dibiayai APBN murni dengan skema multiyears. “Kondisi sekarang berbeda. Tekanan fiskal pemerintah pusat sedang tinggi. Jadi peluang Teluk Lalong kecil untuk bisa dibiayai penuh oleh APBN,” terangnya.
