LUWUK, BANGGAIPOST.COM
Sejumlah dugaan pelanggaran hak ketenagakerjaan di lingkungan subkontraktor perusahaan tambang nikel di Desa Siuna, Kecamatan Pagimana, akhirnya akan dibawa ke meja DPRD Banggai.
Mulai dari dugaan pemotongan upah saat pekerja sakit, pembayaran gaji yang tidak sesuai standar upah minimum sektoral, hingga tidak adanya jaminan BPJS Ketenagakerjaan. DPRD Banggai dijadwalkan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pekan depan untuk meminta penjelasan pihak-pihak terkait.
Perusahaan yang menjadi sorotan dalam aduan tersebut yakni PT Putra Abadi Berjaya, subkontraktor PT Penta Dharma Karsa, serta PT Armada Tambang Sentosa, subkontraktor PT Merpati Pratama Sukses.
Sekretaris Federasi Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Banggai, Sugianto Adjadar, mengatakan rencana RDP tersebut diperoleh berdasarkan informasi dari Ketua Komisi I DPRD Banggai.
“Rencana RDP di DPRD Banggai minggu depan, menurut Ketua Komisi I DPRD Banggai,” kata Sugianto, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang menjadi pokok pengaduan para pekerja. Di antaranya, tidak adanya kontrak kerja, pemotongan gaji ketika pekerja sakit, serta pembayaran upah yang diduga tidak sesuai dengan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tengah.
