Selain itu, para pekerja juga mengadukan persoalan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, pembayaran upah lembur, hingga pemenuhan hak-hak pekerja terkait berakhirnya hubungan kerja maupun pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menurut Sugianto, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut pemenuhan hak dasar pekerja dalam hubungan industrial.
Tak hanya melalui DPRD Banggai, FNPBI juga berencana membawa sejumlah kasus ketenagakerjaan di Kabupaten Banggai ke beberapa lembaga negara dan instansi terkait di Jakarta.
Langkah tersebut, kata Sugianto, menjadi bagian dari upaya mendorong penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan yang diadukan para pekerja.
“Kalau tidak ada halangan, kami akan melaporkan beberapa perusahaan di Banggai terkait sengketa ketenagakerjaan,” ujar Gogo, sapaan akrab Sugianto.
Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Banggai, Lisa Sundari yang dihubungi Selasa (10/11/2026) membenarkan agenda itu. “Insya Allah minggu depan setelah balik dari Jakarta kami rapatkan,” kata Lisa
Rencana RDP DPRD Banggai pekan depan diharapkan dapat membuka persoalan yang selama ini dikeluhkan pekerja sekaligus memberikan ruang bagi seluruh pihak untuk menyampaikan penjelasan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari perusahaan-perusahaan yang disebut dalam pengaduan tersebut.(Sri)
