BANGGAI POST, LUWUK – Aroma tak sedap mulai tercium dari pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB) V Banggai. Salah satu penerima honorarium, Deden, secara terbuka membeberkan adanya dugaan pemotongan dana honor yang ia terima. Ironisnya, temuan ini diungkap langsung melalui unggahan video di media sosial, menyorot lemahnya transparansi pengelolaan anggaran kegiatan yang dibiayai APBD.
Dalam video berdurasi singkat itu, Deden menyebut dirinya diminta dua kali menandatangani penerimaan amplop honor. Pada tanda tangan pertama, nominalnya tercantum jelas dan relatif besar. Namun yang ia terima di amplop kedua—yang diserahkan tanpa dokumentasi resmi—justru lebih kecil dari nominal sebelumnya.
“Sebenarnya dana PORKAB ini yang lain dibawa ke mana?” tanya Deden dalam video yang kini ramai dibagikan warganet. Ungkapan ini bukan sekadar pertanyaan, tapi sindiran keras yang menyiratkan kekecewaan sekaligus kecurigaan.
PORKAB V Banggai diketahui digelar dengan dana hibah dari APBD Kabupaten Banggai tahun anggaran 2025 sebesar Rp1,6 miliar. Angka yang tidak kecil, dan seharusnya dikelola secara transparan dan akuntabel. Namun kenyataan di lapangan justru menampilkan potret buram manajemen kegiatan olahraga ini.
Publik mulai bersuara. Dugaan bahwa dana honor dipotong secara sepihak, tanpa penjelasan maupun mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, membuat kepercayaan terhadap panitia penyelenggara semakin luntur. Apalagi, belum ada klarifikasi resmi dari pihak panitia hingga berita ini diturunkan.
Sejumlah pihak mendesak agar inspektorat daerah, bahkan aparat penegak hukum, tidak tinggal diam. “Kalau benar terjadi penyunatan dana, itu bukan sekadar pelanggaran etika, tapi bisa masuk ranah pidana,” ujar salah satu pemerhati kebijakan publik di Luwuk.
Wajah PORKAB V yang seharusnya menjadi panggung prestasi, kini justru tercoreng dugaan korupsi kecil-kecilan berkedok “penghematan”. Jika tak segera direspons dengan serius, kasus ini bisa jadi bom waktu bagi kredibilitas penyelenggara dan pemerintah daerah.(Alin)
