TAK ADA DANA: Lansekap kota Salakan ibukota Kabupaten Bangkep dilihat dari menara tugu Trikora. Tahun ini, Bangkep tidak menerima dana infrastruktur dari pemerintah pusat.(Foto: internet)
BANGGAIPOST, SALAKAN – Dampak resentralisasi anggaran oleh pemerintah pusat dirasakan hingga ke pelosok negeri. Tahun ini, di Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), misalnya, tidak ada satu rupiah pun dana infrastruktur yang bisa dieksekusi untuk menggerakkan pembangunan. Benar-benar musim paceklik bagi daerah tersebut.
Informasi yang dihimpun Banggai Post menyebutkan, pagu Dana Alokasi Umum (DAU) untuk infrastruktur dipangkas hingga titik nadir, 0 persen. Pun begitu dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang infrastruktur. Dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah pusat juga tidak menyalurkan dana untuk pembangunan, rehabilitasi, maupun pemeliharaan jalan.
“Kondisinya otomatis tahun ini tidak ada pembangunan jalan baru, tidak ada rehabilitasi jalan, dan tidak ada pula kegiatan pemeliharaan jalan,” tulis akun Facebook Riang Lala, warga Bangkep, Sabtu (30/8).
Harapan sempat bertumpu pada rencana pembangunan Pelabuhan Salakan yang masuk daftar anggaran APBN. Namun, menurut informasi, Kementerian Keuangan mengunci mata anggaran proyek tersebut, sehingga realisasinya terhenti.
“Ini sama saja seperti dipotong. Kalau dikunci, otomatis tidak bisa dibangun. Kasihan masyarakat di daerah. Bagaimana ekonomi bisa bergerak kalau dana infrastruktur nol rupiah,” lanjutnya.
Sejatinya, pemangkasan berlaku di semua daerah. Hanya saja, dampaknya berbeda-beda. “Daerah yang punya Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau Dana Bagi Hasil (DBH) cukup tinggi, tidak terlalu bermasalah. Mereka masih bisa ambil dana infrastruktur dari PAD atau DBH,” tulis Riang.
Di Sulawesi Tengah, lanjut Riang Lala, PAD tinggi dimiliki Kota Palu, sementara DBH tinggi dinikmati Morowali, Morowali Utara, dan Luwuk. “Selain itu, daerah-daerah lain merayap semua,” pungkasnya.(Alin)
