BANGGAIPOST.COM,Luwuk– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai menggelar Rapat Paripurna penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 pada Selasa, 25 November 2025 malam, di Graha Pemda.
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Banggai, Saripudin Tjatjo, dan Wakil Ketua II, I Putu Gumi.
Dalam rapat tersebut, Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya, Suwardi,SH, menyampaikan pandangan umum fraksi yang berisi catatan kritis, serta saran strategis terkait arah kebijakan fiskal daerah.
Ia menegaskan bahwa penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan kerja kolaboratif yang tidak sederhana, namun dapat terlaksana berkat sinergi berbagai pihak.
Fraksi Gerindra Soroti Penurunan Pendapatan Daerah
Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra menyoroti kondisi fiskal daerah yang diproyeksikan mengalami penurunan signifikan. Untuk Tahun Anggaran 2026, pendapatan daerah menurun 27,37% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut berimbas pada belanja daerah yang turut turun dari Rp 3,25 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp 2,72 triliun pada 2026 atau turun 16,32%.
Fraksi Gerindra yang diketuai Masnawati ini juga menyoroti dinamika pelaksanaan APBD 2025, di mana serapan anggaran per 24 November 2025 baru mencapai 60,31%. Belanja operasional barang dan jasa baru terserap 55,80%, sementara belanja modal masih 34,93% dari Rp 645,7 miliar.
Selain itu, belanja pegawai yang mencapai Rp 1,17 triliun atau 43,07% dari total belanja daerah juga menjadi perhatian khusus.
Fraksi Gerindra menilai porsi tersebut harus dikelola secara efektif agar tidak menghambat ruang fiskal pembangunan.
Fraksi Gerindra menyoroti kenaikan inflasi Kabupaten Banggai tahun 2025 yang mencapai 4,90% (year on year), yang berpengaruh pada daya beli masyarakat serta akses terhadap kebutuhan pangan. Meski daerah memiliki potensi sumber daya yang memadai, tekanan inflasi tetap menjadi tantangan nyata.
Pada sektor kesehatan, Fraksi Gerindra mempertanyakan efektivitas alokasi anggaran BLUD RSUD Luwuk sebesar Rp 180,36 miliar atau 5,54% dari total APBD 2025. Menurut mereka, besarnya anggaran seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Sementara itu, pada sektor infrastruktur, Fraksi Gerindra menilai alokasi belanja pada Dinas PUPR belum proporsional. Dari Rp 333,9 miliar anggaran penyelenggaraan jalan, hanya Rp 64,8 miliar yang dialokasikan, sementara program penataan bangunan gedung justru menyerap 62,27% anggaran.
Mereka menilai pembangunan jalan dan jembatan—termasuk akses pertanian di Desa Uwelolu, Toili Barat—harus mendapat perhatian lebih.
Fraksi Gerindra juga memberikan catatan terkait rencana pembangunan RSUD Luwuk yang direncanakan 7 lantai. Mereka menilai pembangunan cukup 3 lantai dengan memperhatikan aspek kelayakan, mitigasi bencana, instalasi limbah, dan kenyamanan masyarakat.
Proyeksi Makro 2026 dan Evaluasi BUMD
Fraksi Gerindra turut menilai bahwa alokasi belanja daerah harus mampu mendorong pencapaian target makro 2026, yaitu pertumbuhan ekonomi 5%, penurunan angka pengangguran menjadi 2,59%, serta penurunan kemiskinan menjadi 5%.
Terkait pembiayaan daerah, Fraksi Gerindra menyoroti penyertaan modal Rp 3,8 miliar bagi PT Banggai Energi Utama. Mereka mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD tersebut mengingat perannya yang strategis dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah.
Pada akhir pandangannya, Fraksi Gerindra menyampaikan sejumlah saran penting, di antaranya pertama, pemerintah daerah harus memastikan pelaksanaan program 2026 tepat prioritas, tepat waktu, dan tepat kualitas.
Pemerintah daerah diminta fokus pada belanja wajib, terutama sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan belanja pegawai sesuai ketentuan.
Memaksimalkan pelayanan publik dalam sektor pertanian, perkebunan, kelautan, dan perikanan untuk memperkuat ketahanan pangan.
Melakukan evaluasi komprehensif terhadap BLUD RSUD Luwuk guna meningkatkan pelayanan dan pendapatan daerah.
Meninjau ulang rencana pembangunan RSUD Luwuk agar sesuai dengan analisis kebencanaan, manajemen limbah, dan kenyamanan masyarakat.
Dengan seluruh catatan dan saran tersebut, Fraksi Partai Gerindra menyatakan setuju Rancangan Nota Keuangan APBD 2026 untuk dibahas pada tahap selanjutnya. (*)
