BANGGAIPOST.COM, BANGGAI LAUT – Bupati Banggai Laut, Sofyan Kaepa, menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas (ZI), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Reformasi Birokrasi (RB) tidak boleh berhenti pada urusan administrasi dan perolehan nilai evaluasi semata.
Menurutnya, seluruh instrumen tersebut harus menjadi benteng utama dalam mencegah praktik korupsi sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan cepat, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.
Penegasan itu disampaikan saat membuka kegiatan Asistensi SAKIP, Reformasi Birokrasi, dan Zona Integritas Tahun 2026 yang diselenggarakan Bagian Organisasi Setda Banggai Laut, Rabu (17/6/2026). Tim Kementerian PANRB yang dipimpin Analis Kebijakan Madya, Mita Hermawati, melakukan pendampingan kegiatan tersebut.
“Instansi pemerintah tidak boleh lagi hanya fokus pada serapan anggaran dan realisasi kegiatan rutin. Yang paling penting adalah memastikan setiap program benar-benar menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat,” tegas Bupati.
Ia mengatakan, keberhasilan reformasi birokrasi tidak diukur dari banyaknya dokumen, laporan, maupun regulasi yang dihasilkan, tetapi dari meningkatnya kualitas pelayanan serta tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Karena itu, pembangunan Zona Integritas harus diperkuat terutama pada unit-unit pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti rumah sakit, DPMPTSP, Dinas Dukcapil, hingga puskesmas.
“Kita ingin masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Zona Integritas harus menjadi gerakan bersama seluruh perangkat daerah,” ujarnya.
Kejar Predikat BB
Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengungkapkan nilai penyelenggaraan SAKIP dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Banggai Laut Tahun 2025 mencapai 63,74 dengan predikat B.
Capaian itu dinilai menunjukkan adanya kemajuan, namun belum sesuai dengan target yang diharapkan pemerintah daerah.
Pemkab Banggai Laut kini menargetkan peningkatan predikat menjadi BB pada tahun 2026 melalui penguatan perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi internal pada seluruh perangkat daerah.
“Kalau masih berada pada predikat B, berarti masih ada ruang yang harus diperbaiki. Visi dan misi kepala daerah harus diterjemahkan menjadi sasaran strategis yang terukur sampai ke tingkat individu,” katanya.
Pertumbuhan Ekonomi Naik, Kemiskinan Turun
Bupati juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan daerah yang menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2025.
Pertumbuhan ekonomi Banggai Laut meningkat dari 3,52 persen menjadi 4,18 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 69,65 menjadi 70,46. Sementara angka kemiskinan berhasil ditekan dari 13,78 persen menjadi 12,71 persen.
Meski demikian, masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 3,60 persen menjadi 3,69 persen serta kenaikan rasio gini dari 0,221 menjadi 0,243 yang menunjukkan ketimpangan pendapatan masih terjadi.
Menurut Bupati, berbagai indikator tersebut menjadi bukti bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah harus terhubung langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
“Akuntabilitas bukan sekadar laporan yang baik. Yang lebih penting adalah bagaimana anggaran daerah mampu menurunkan kemiskinan, meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dorong Reformasi Birokrasi Tematik
Selain penguatan SAKIP dan Zona Integritas, Pemkab Banggai Laut juga terus mendorong implementasi Reformasi Birokrasi Tematik yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pemerintahan, penggunaan produk dalam negeri, serta pengendalian inflasi daerah.
Melalui asistensi dari Kementerian PANRB, seluruh perangkat daerah diharapkan mampu memperkuat budaya kerja berbasis kinerja, mempercepat transformasi birokrasi, dan menghadirkan pelayanan publik yang profesional serta berintegritas.
“Tujuan akhirnya bukan hanya mengejar nilai yang lebih tinggi, tetapi menghadirkan pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Banggai Laut,” pungkasnya. (***)
