Oleh: Herdiyanto Yusuf, Praktisi Media
Sebagai orang yang awam tata kelola keuangan, agaksulit bagi saya memahami, apalagi menjelaskan bagaimana cara auditor BPK menetapkan suatu daerah predikat WTP, WDP, dsb. Untung ada kawan berbaik hati mengirimkan ilustrasi ini. Saya jadi gampang membayangkan, mendefinisikan, bahkan membuat batas yang jelas: mana wilayah akuntabilitas keuangan dan mana bagian akuntabilitas kinerja. Ini dua achievement yang berbeda.
Satunya menggambarkan bagaimana uang rakyat itu dibelanjakan. Akuntansinya rapi nda? Hasilnya sesuai perencanaan tidak? Atau hasil belanjanya sesuai dengan nilai uang atau ada selisih? Ada kuitansi tidak? Prinsipnya, cara kelola keuangan harus rapi. Jika tak rapi ya muncul temuan dan harus mengembalikan ke kas daerah/negara. Jadi, rapi dalam pengelolaan keuangan ini harusnya bukan prestasi, tapi kewajiban.
Ada satu hal yang sering disalahpahami. WTP bukanlah “sertifikat halal” bebas korupsi. Opini WTP hanya menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi. Kita sudah sering melihat kasus di mana sebuah instansi meraih WTP berkali-kali, namun di saat yang sama oknum di dalamnya justru terjerat kasus korupsi. Jadi, WTP hanyalah soal kerapian catatan, bukan jaminan mutlak integritas perilaku pelaksananya.
Sementara itu, akuntabilitas kinerja adalah tujuan utama pemerintahan—setidaknya itulah yang diharapkan rakyat. Uang rakyat tidak cukup hanya dikelola rapi, tetapi juga harus benar-benar efektif dan berdampak bagi masyarakat. Jika WTP adalah ukuran kerapian dompet, maka ada ukuran lain yang disebut SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) untuk mengukur apakah isi dompet itu digunakan untuk tujuan yang benar. Sayangnya, narasi SAKIP ini kurang “seksi” untuk dipamerkan dibandingkan piala WTP, padahal di sinilah efektivitas pembangunan diuji.
Contoh sederhana, misalnya pemerintah punya anggaran Rp30 miliar lalu membangun kolam renang. Ketika diperiksa BPK, sepanjang proses pembangunan sesuai perencanaan, tidak ada mark-up, dan spesifikasi pekerjaan terpenuhi—bahasa sederhana kita “sesuai spek”—maka yo wes, WTP lah.
Tetapi pertanyaannya: apakah pembangunan kolam renang itu memang kebutuhan prioritas rakyat? Apakah ada dampak ekonomi yang nyata? Atau justru masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang lebih mendesak? Itu wilayah akuntabilitas kinerja, dan jawabannya membutuhkan evaluasi yang lebih dalam melalui SAKIP tadi.
Rakyat seperti saya—dan saya yakin mayoritas masyarakat—sebenarnya tidak terlalu paham apa itu WTP dan untuk apa. Jangankan 14 kali berturut-turut mendapat WTP, seribu kali pun mungkin tidak penting jika kehidupan masyarakat tidak berubah, ekonomi tidak membaik, dan harga kebutuhan pokok terus naik. Rakyat ingin pelayanan kesehatan membaik, akses pendidikan lebih mudah, sembako terjangkau, gas elpiji tidak langka, kota bersih, air tidak seperti kopsus di musim hujan, dan jalan terang pada malam hari.
Lalu apakah berarti WTP tidak penting? Tentu penting. Tidak mungkin tercipta akuntabilitas kinerja yang baik jika akuntabilitas keuangannya masih berantakan. Tata kelola keuangan yang sehat tetap fondasi utama. Karena itu, tak fair rasanya kalau tidak memberi apresiasi setinggi-tingginya bagi tiga daerah di Banggai Bersaudara yang sudah berikhtiar meraih itu.
Saya hanya ingin mengingatkan agar masyarakat tidak terlalu terpesona oleh narasi simbolik semata. Tujuan akhir kita bukan sekadar melihat piala WTP diangkat tinggi-tinggi, melainkan memastikan seberapa besar anggaran publik benar-benar memberi dampak langsung sedalam-dalamnya bagi rakyat.
Kita memang butuh WTP. Tapi bukan WTP yang om strom pu ana nona… eh maksudnya WTP yang angka-angka akuntansi semata itu. Yang rakyat butuhkan adalah WTP dalam artinya sebenar-benarnya: sebagai Warisan Terbaik Pembangunan.
