Salah seorang sumber BanggaiPost, misalnya, mengaku pernah mendapat tawaran kandang ayam lengkap dengan bibit dan pakan. Nilai yang diminta sekitar Rp50 juta. “Ya kalau dihitung-hitung masih untung. Kalau bangun sendiri dengan bibit dan pakan habis sekira Rp120 jutaan,” katanya. Sumber tersebut belakangan mengaku menolak tawaran itu.
Sumber lain menyebut pola berbeda, yakni kerja sama. Dalam pola ini tidak ada pembayaran mahar di awal, tetapi fasilitas peternakan disebut menjadi bagian dari kerja sama dengan oknum tertentu. Setelah panen, keuntungan kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan. Itu berlangsug terus sepanjang fasilitas bantuan tersebur masih berproduksi.
Seorang pemerhati kebijakan mengatakan, pola seperti ini disebut sudah berlangsung cukup lama. Menurut dia, dugaan praktik tersebut melibatkan oknum tertentu di lingkungan dinas maupun DPRD. “Bantuan sosial untuk petani, nelayan dan peternak itu dijadikan sumber pendapatan ganda bagi mereka. Padahal seharusnya gratis,” katanya.
Ia menjelaskan, pendapatan ganda yang dimaksud berasal dari uang mahar atau tebusan dari penerima bantuan serta fee yang disebut berkaitan dengan proyek pengadaan.
